PUPR : Banyak villa dan hotel di sepanjang Pantai di Banten yang bangunannya tidak sesuai dengan tata ruang kawasan. KabbandungNew...
 |
| PUPR : Banyak villa dan hotel di sepanjang Pantai di Banten yang bangunannya tidak sesuai dengan tata ruang kawasan. |
KabbandungNews, Banten - Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut banyak
villa dan hotel di sepanjang Pantai di Banten yang bangunannya tidak sesuai
dengan tata ruang kawasan.
Padahal, kata dia, harusnya kawasan pantai yang
berhadapan dengan Anak Gunung Krakatau dan berpotensi diterjang tsunami
dikecualikan untuk hunian maupun penginapan.
"Kalau di aturan 100 meteran [jaraknya dari
Pantai]. Kayak di Banten misalnya, sudah enggak boleh dibangun, tapi malah ada
villa-villa," ujarnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis
(27/12/2018).
Hal itulah, kata Basuki, yang menyebabkan
banyaknya jumlah korban jiwa akibat tsunami di sepanjang pantai di Banten.
Selain itu, puing-puing bangunan yang hancur diterjang tsunami juga membuat
akses jalan ke lokasi bencana sulit dijangkau.
"Sehingga akses umum terputus. Akan diatur
lagi [tata ruangnya]," tutur Basuki.
Saat ini, Kementerian PUPR
berencana merelokasi sejumlah bangunan di sepanjang pantai di Selat Sunda yang
potensi kembali diterjang tsunami.
Pemindahan bangunan dan relokasi tersebut, jelas
Basuki, bakal dilakukan setelah seluruh proses evakuasi dan pembersihan pasca
bencana selesai.
Namun, ia belum bisa memastikan berapa anggaran
negara yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana.
"Semua akan diadministrasikan, baru
ditagihkan ke BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)," ucapnya.
Selain itu, Kementerian PUPR juga masih mencari
lokasi yang tepat dan aman untuk membangun kembali tempat tinggal para korban
yang kehilangan rumah.
"Kalau rumah akan kita bantu bangun tapi
harus direlokasi karena cuma 5 meter dari pantai rumahnya, betul-betul di bibir
pantai. Bahaya. Persis di Krakatau [depannya]. Biarpun kita telah bikin tanggul
pantai di situ," tuturnya.
Basuki menambahkan, saat ini Kementerian PUPR
masih perlu menunggu masukan dari kepala daerah di wilayah yang terkena dampak
bencana untuk menentukan kapan proses pembangunan dan relokasi itu bakal
dimulai.
"Pak bupati sedang mendata, enggak terlalu
banyak. Total menurut BNPB kan 600 sekian [bangunan] di Banten dan
Lampung," tukasnya.
